Kajian Yuridis terhadap Jumlah Persentase Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas (Tinjauan Atas Undang €“ Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)

摘要

The Company was founded by two (2) or more persons with a notary deed made €‹€‹in Indonesian , it is as stated in article 7 paragraph 1 of the law No. 40 of 2007. The article mentions that a limited liability company may be established by 2 (two) people, but there are no more rules regarding its ownership , thus allowing the ownership of the same number of shares in a limited liability company that only has two shareholders . With these provisions are void because the law does not regulate the exact number of shareholders and the number of shares in a limited liability company . This resulted in the absence of the majority shareholder and minority shareholder in the company , whereas in the decision- making within a General Meeting of Shareholders , which if it can not be taken by consensus decision , the decision will be taken to be accepted by the majority . Thus , it appears the problem of " Why Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company is not set on the exact number of shareholders ? " . The method used in this thesis is a normative study by using the approach of legislation and case-based approach (case approach) . Then to legal materials will be described and analyzed the relationship between each other of the existing legal materials . In addition to processing were analyzed using the method of interpreting the grammatical interpretation of the words in the statute in accordance with the rules of language and grammar rules of law .Based on the research results , it can be concluded that a limited liability company established under the agreement , means the establishment of the company conducted a consensual and contractual under Article 1313 of the Civil Code . Thus Limited Company can be founded by two (2) people have done for the establishment of the founders of the approval , where the founders of the other one with each other to bind himself to establish the Company Key words : limited liability company , shareholders , agreementsAbstrak Dalam pasal 7 ayat 1 undang €“ undang no 40 Tahun 2007,bahwa sebuah perseroan terbatas dapat didirikan oleh 2 (dua) orang saja, tidak ada aturan lebih lanjut mengenai kepemilikan sahamnya, sehingga memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang sama dalam perseroan terbatas yang hanya memiliki 2 pemegang saham. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemilik saham mayoritas dalam perseroan tersebut, padahal didalam pengambilan keputusan didalam sebuah RUPS, jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil keputusan yang diterima oleh mayoritas. Dengan demikian muncul permasalahan mengenai €œMengapa Undang€“Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai jumlah pasti pemegang saham?€. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui alasan tidak diaturnya jumlah pasti mengenai jumlah persentase kepemilikan saham yang diatur dalam Undang€“Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui urgensi penentuan jumlah persentase kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian terhadap bahan hukum dideskripsikan dan dianalisis keterkaitan antara satu sama lain. Selain itu dalam pengolahandianalisis dengan metode interpretasi gramatikal yakni menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, berarti pendirian perseroan dilakukan secara konsensual dan kontraktual berdasar pasal 1313 KUHPerdata. Dengan demikian Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh 2 orang saja dengan jumlah kepemilikan saham sama selama pendirian dilakukan para pendiri atas persetujuan, dimana para pendiri antara yang satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan Perseroan. Kata kunci: perseroan terbatas, pemegang saham, perjanjian